Produk Rotan Harus Dikelola Secara Terpadu

26-02-2013 / KOMISI VI

Industri rotan Indonesia disinyalir kalah bersaing dengan negara-negara Asia lainnya, karena kurangnya inovasi terutama untuk bidang furniture. Sebelum ada regulasi yang baru, bahan baku rotan kita bebas diekspor ke luar negeri. Negara Cina paling mampu menerapkan inovasi desain produk rotan untuk furniture yang bahan bakunya justru dari Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD) mengatakan, “Kalau kalah bersaing saya kira tidak. Bahan baku rotan kita nomor satu di dunia,” katanya kepada Parlementaria, Selasa (26/2). Kalau untuk desain produk rotan, kataAtte, Indonesia memang kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Sejak tahun 1960-1970an semua jenis rotan Indonesia masih bebas diekspor. Kini, sudah ada pembatasan ekspor bahan baku rotan. Ada jenis rotan tertentu seperti manong, yaitu jenis rotan besar yang dilarang untuk diekspor. Selama ini banyak bahan baku rotan dari Indonesia dipasarkan ke negara-negara Asia seperti Cina. Dan ternyata, bahan baku rotan Indonesia itu dijadikan produk furnitureyang menarik dan diekspor ke Amerika oleh Cina.

Ironis, sebagai negara yang memiliki kekayaan rotan melimpah, justru kalah bersaing dalam hal inovasi produk rotan. Cina telah berinovasi lebih jauh dengan menghasilkan desain furnitureyang kreatif yang bahan baku rotannnya dari Indonesia. Menurut Atte, perlu ada pengelolaan secara terpadu industri rotan nasional.

Jadi, para produsen rotan harus bekerja sama dengan kalangan perguruan tinggi untuk mengelolainovasi produk berbahan dasar rotan. Sehingga, ke depan Inonesia punya desain-desain menarik untuk kerajinan dan furniture. “Gimana pun juga desain itu harus menyesuaikan dengan keinginan pasar.” (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...